David Ojakaa1*, Susan Olango2 and Jordan Jarvis3
Sri Wiyanti
Health Policy and management
Saya tertarik dengan tulisan dalam jurnal ini yang menceritakan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan retensi petugas puskesmas di tiga wilayah terpencil di Kenya. hal ini sama dengan kondisi petugas puskesmas di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara.
Dalam jurnal ini di jelaskan beberapa alasan yang memotivasi petugas kesehatan yaitu aspek keuangan, pengembangan karir, melanjutkan pendidikan, infrastruktur fasilitas kesehatan, ketersediaan sumber daya, hubungan dengan manajemen(penghargaan terhadap staf) dan pengakuan pribadi, menjadi faktor yang mempengaruhi Motivasi dan Retensi Petugas.
Strategi yang di ambil berbeda sesuai dengan kondisi wilayah kerja walaupun pada satu Negara yang sama, berbeda dengan di Indonesia; dimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah Pusat di samaratakan di seluruh pelosok Negeri ini. Retensi yang umum di pergunakan adalah dengan memberikan insentif pada petugas yang bekerja di pelayanan kesehatan Daerah pedesaan agar tetap bertahan dan bekerja di daerah tersebut tanpa memperhatikan faktor lain yang sangat potensial.
Kesimpulan :
• Temuan dari isu dari masing masing wilayah juga berbeda berdasarkan bukti yang ada oleh karena itu penting bagi pengambil kebijakan dalam menetap kebijakan sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
• Isu gender juga menjadi permasalahan karena faktor budaya dimana perempuan lebih di minati masyarakat pada pelayanan ibu dan anak dari pada petugas laki-laki hal ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan di Kenya dalam rekruitment petugas, selain itu faktor geografis membuat petugas wanita tidak mau di tempatkan di daerah terpencil sehingga berdampak bagi ketersediaan tenaga kesehatan wanita.
• Pendidikan dan pelatihan penting bagi petugas di daerah terpencil, kekurangan tenaga, petugas yang memiliki tugas rangkap dimana mereka merasa tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut.
• Akses terhadap listrik, peralatan dan transportasi ditemukan hal paling penting di Turkana, tidak adanya perumahan, gaji yang kurang., dan keadaan sarana prasarana yang buruk, berkontribusi terhadap lingkungan kerja yang kurang kondusif. Hal ini berdampak pada demotivasi petugas sehingga banyak petugas yang pindah ke layanan swasta karena lebih baik dibandingkan milik pemerintah.
HAL YANG perlu di lakukan oleh pimpinan Puskesmas dan Dinas Kesehatan yaitu dengan :
1. Sistem rekruitmen tenaga perlu di perhatikan dengan memprioritaskan putra Daerah agar terjadi retensi dan sustainability petugas puskesmas.
2. Skema retensi di sesuai kan dengan masing-masing keunikan daerah
3. Kompensasi harus di berikan sesuai dengan kesulitan wilayah termasuk paket perawatan kesehatan keluarga
4. Starategi pengembangan karir harus di perhatikan terutama tenaga dokter
5. Mengembangkan sistem HRH dengan melibatkan LSM
6. Memperhatikan pengembangan karir, gaji dan kebutuhan keluarga (pendidikan dan kesehatan serta jaminan keamanan)
Reading list
Reading List
Sri Wiyanti
Health Policy and management
'tentang Motivasi dan Retensi petugas kesehatan di layanan Primer daerah terpencil dan pelayanan kesehatan pada umumnya.
1. Motivasi petugas kesehatan di Puskesmas.
dalam referensi ini bercerita hal-hal atau faktor – faktor yang mempengaruhi motivasi dan retensi petugas kesehatan di tempat kerja
• Manongi, R. N., Marchant, T. C., & Bygbjerg, I. C. (2006). Improving motivation among primary health care workers in Tanzania: a health worker perspective. Human Resources for Health, 4, 6.
• Willis-Shattuck, M., Bidwell, P., Thomas, S., Wyness, L., Blaauw, D., & Ditlopo, P. (2008). Motivation and retention of health workers in developing countries: a systematic review. BMC Health Services Research, 8(1), 247.
• Ojakaa, D., Olango, S., & Jarvis, J. (2014). Factors affecting motivation and retention of primary health care workers in three disparate regions in Kenya. Hum Resour Health, 12(33), 1.
• Moosa, S., Pentz, S., Munshi, S., & Mosam, A. (2014). Human Resources for Primary Health Care in Africa-HURAPRIM.
• Strachan, D. L., Källander, K., Nakirunda, M., Ndima, S., Muiambo, A., & Hill, Z. (2015). Using theory and formative research to design interventions to improve community health worker motivation, retention and performance in Mozambique and Uganda. Human resources for health, 13(1), 25.
• Greenspan, J. A., McMahon, S. A., Chebet, J. J., Mpunga, M., Urassa, D. P., & Winch, P. J. (2013). Sources of community health worker motivation: a qualitative study in Morogoro Region, Tanzania. Hum Resour Health, 11(1), 1-12.
• Mutale, W., Ayles, H., Bond, V., Mwanamwenge, M. T., & Balabanova, D. (2013). Measuring health workers' motivation in rural health facilities: baseline results from three study districts in Zambia. Hum Resour Health, 11(8), 10-1186.
• Bonenberger, M., Aikins, M., Akweongo, P., & Wyss, K. (2014). The effects of health worker motivation and job satisfaction on turnover intention in Ghana: a cross-sectional study. Hum Resour Health, 12(43), 10-1186.
2. Supervisi yang supportif pada tenaga kesehatan
Dalam referensi ini menceritakan bagaimana manfaat supervisi terhadap motivasi dan retensi petugas kesehatan.
• Agoro, O. O., Osuga, B. O., & Adoyo, M. (2015). Supportive supervision for medicines management in government health facilities in Kiambu County, Kenya: a health workers' perspective. Pan African Medical Journal, 20(1).
• Källander, K., Strachan, D., Soremekun, S., Hill, Z., Lingam, R., Tibenderana, J., ... & Kirkwood, B. (2015). Evaluating the effect of innovative motivation and supervision approaches on community health worker performance and retention in Uganda and Mozambique: study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 16(1), 157.
• Hill, Zelee, et al. "Supervising community health workers in low-income countries–a review of impact and implementation issues." Global health action 7 (2014).
• Ndima, Sozinho D., et al. "Supervision of community health workers in Mozambique: a qualitative study of factors influencing motivation and programme implementation." Human resources for health 13.1 (2015): 63.
3. Dampak Motivasi dan Penempatan kerja pada tenaga kesehatan terhadap kepuasan kerja
Dalam Referensi di bawah ini menjelaskan bagaimana pengaruh penempatan kerja & lingkungan kerja yang berdampak pada kepuasan kerja pada tenaga Kesehatan sehingga membangun motivasi kerja.
• Bonenberger, M., Aikins, M., Akweongo, P., & Wyss, K. (2014). The effects of health worker motivation and job satisfaction on turnover intention in Ghana: a cross-sectional study. Hum Resour Health, 12(43), 10-1186.
• Munyewende, P., Rispel, L. C., & Chirwa, T. (2014). Positive practice environments influence job satisfaction of primary health care clinic nursing managers in two South African provinces. Hum Resour Health, 12, 27.
• Fogarty, L., Kim, Y. M., Juon, H. S., Tappis, H., Noh, J. W., Zainullah, P., & Rozario, A. (2014). Job satisfaction and retention of health-care providers in Afghanistan and Malawi. Hum Resour Health, 12(11).
• Bhatnagar, A. (2014). DETERMINANTS OF MOTIVATION AND JOB SATISFACTION AMONG PRIMARY HEALTH WORKERS: CASE STUDIES FROM NIGERIA AND INDIA.
• Mbaruku, G. M., Larson, E., Kimweri, A., & Kruk, M. E. (2014). What elements of the work environment are most responsible for health worker dissatisfaction in rural primary care clinics in Tanzania?. Human resources for health, 12(1), 38.
• Fayyazi, M., & Aslani, F. (2015). The impact of work-life balance on employees' job satisfaction and turnover intention; the moderating role of continuance commitment.
• Agyapong, V. I., Osei, A., Farren, C. K., & McAuliffe, E. (2015). Factors influencing the career choice and retention of community mental health workers in Ghana. Human resources for health, 13(1), 56.
• Mohammed, Shikur, et al. "Validation of Health Extension Workers Job Motivation Scale in Gamo-Gofa Zone, Southern Ethiopia: A Cross-Sectional Study." International Scholarly Research Notices 2015 (2015).
• Li, L., Zhang, Z., Sun, Z., Zhou, H., Liu, X., Li, H., ... & Coyte, P. C. (2014). Relationships between actual and desired workplace characteristics and job satisfaction for community health workers in China: a cross-sectional study. BMC family practice, 15(1), 180.
• Bonenberger, M., Aikins, M., Akweongo, P., & Wyss, K. (2014). The effects of health worker motivation and job satisfaction on turnover intention in Ghana: a cross-sectional study. Hum Resour Health, 12(43), 10-1186.
4. Hubungan Stakeholder terhadap motivasi Petugas Kesehatan
Dalam Referensi di bawah ini menjelaskan bagaimana peran Stakeholder dalam meningkatkan motivasi Petugas Kesehatan.
• Nkomazana, O., Mash, R., Shaibu, S., & Phaladze, N. (2015). Stakeholders' Perceptions on Shortage of Healthcare Workers in Primary Healthcare in Botswana: Focus Group Discussions. PloS one, 10(8), e0135846.
5. Apa yang dilakukan oleh Manajemen pada tingkat Kabupaten terhadap peningkatan motivasi Tenaga Kesehatan
Dalam Referensi di bawah ini menceritakan bagaimana peran seorang MANAJER dalam memotivasi staff melalui supervisi serta pendekatan LEADERSHIP yang baik berpengaruh terhadap peningkatan Kinerja staf dengan keterbatasan RESOURCES.
• Bonenberger, M., Aikins, M., Akweongo, P., Bosch-Capblanch, X., & Wyss, K. (2015). What Do District Health Managers in Ghana Use Their Working Time for? A Case Study of Three Districts. PloS one, 10(6), e0130633.
• Moosa, S., Mash, B., Derese, A., & Peersman, W. (2014). The views of key leaders in South Africa on implementation of family medicine: critical role in the district health system. BMC family practice, 15(1), 125.
• World Health Organization. (1997). Strategies for the prevention of blindness in national programmes: a primary health care approach. World Health Organization.
• Rowe, A. K., de Savigny, D., Lanata, C. F., & Victora, C. G. (2005). How can we achieve and maintain high-quality performance of health workers in low-resource settings?. The Lancet, 366(9490), 1026-1035.
• Källander, K., Strachan, D., Soremekun, S., Hill, Z., Lingam, R., Tibenderana, J., ... & Kirkwood, B. (2015). Evaluating the effect of innovative motivation and supervision approaches on community health worker performance and retention in Uganda and Mozambique: study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 16(1), 157.
Sri Wiyanti
Health Policy and management
'tentang Motivasi dan Retensi petugas kesehatan di layanan Primer daerah terpencil dan pelayanan kesehatan pada umumnya.
1. Motivasi petugas kesehatan di Puskesmas.
dalam referensi ini bercerita hal-hal atau faktor – faktor yang mempengaruhi motivasi dan retensi petugas kesehatan di tempat kerja
• Manongi, R. N., Marchant, T. C., & Bygbjerg, I. C. (2006). Improving motivation among primary health care workers in Tanzania: a health worker perspective. Human Resources for Health, 4, 6.
• Willis-Shattuck, M., Bidwell, P., Thomas, S., Wyness, L., Blaauw, D., & Ditlopo, P. (2008). Motivation and retention of health workers in developing countries: a systematic review. BMC Health Services Research, 8(1), 247.
• Ojakaa, D., Olango, S., & Jarvis, J. (2014). Factors affecting motivation and retention of primary health care workers in three disparate regions in Kenya. Hum Resour Health, 12(33), 1.
• Moosa, S., Pentz, S., Munshi, S., & Mosam, A. (2014). Human Resources for Primary Health Care in Africa-HURAPRIM.
• Strachan, D. L., Källander, K., Nakirunda, M., Ndima, S., Muiambo, A., & Hill, Z. (2015). Using theory and formative research to design interventions to improve community health worker motivation, retention and performance in Mozambique and Uganda. Human resources for health, 13(1), 25.
• Greenspan, J. A., McMahon, S. A., Chebet, J. J., Mpunga, M., Urassa, D. P., & Winch, P. J. (2013). Sources of community health worker motivation: a qualitative study in Morogoro Region, Tanzania. Hum Resour Health, 11(1), 1-12.
• Mutale, W., Ayles, H., Bond, V., Mwanamwenge, M. T., & Balabanova, D. (2013). Measuring health workers' motivation in rural health facilities: baseline results from three study districts in Zambia. Hum Resour Health, 11(8), 10-1186.
• Bonenberger, M., Aikins, M., Akweongo, P., & Wyss, K. (2014). The effects of health worker motivation and job satisfaction on turnover intention in Ghana: a cross-sectional study. Hum Resour Health, 12(43), 10-1186.
2. Supervisi yang supportif pada tenaga kesehatan
Dalam referensi ini menceritakan bagaimana manfaat supervisi terhadap motivasi dan retensi petugas kesehatan.
• Agoro, O. O., Osuga, B. O., & Adoyo, M. (2015). Supportive supervision for medicines management in government health facilities in Kiambu County, Kenya: a health workers' perspective. Pan African Medical Journal, 20(1).
• Källander, K., Strachan, D., Soremekun, S., Hill, Z., Lingam, R., Tibenderana, J., ... & Kirkwood, B. (2015). Evaluating the effect of innovative motivation and supervision approaches on community health worker performance and retention in Uganda and Mozambique: study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 16(1), 157.
• Hill, Zelee, et al. "Supervising community health workers in low-income countries–a review of impact and implementation issues." Global health action 7 (2014).
• Ndima, Sozinho D., et al. "Supervision of community health workers in Mozambique: a qualitative study of factors influencing motivation and programme implementation." Human resources for health 13.1 (2015): 63.
3. Dampak Motivasi dan Penempatan kerja pada tenaga kesehatan terhadap kepuasan kerja
Dalam Referensi di bawah ini menjelaskan bagaimana pengaruh penempatan kerja & lingkungan kerja yang berdampak pada kepuasan kerja pada tenaga Kesehatan sehingga membangun motivasi kerja.
• Bonenberger, M., Aikins, M., Akweongo, P., & Wyss, K. (2014). The effects of health worker motivation and job satisfaction on turnover intention in Ghana: a cross-sectional study. Hum Resour Health, 12(43), 10-1186.
• Munyewende, P., Rispel, L. C., & Chirwa, T. (2014). Positive practice environments influence job satisfaction of primary health care clinic nursing managers in two South African provinces. Hum Resour Health, 12, 27.
• Fogarty, L., Kim, Y. M., Juon, H. S., Tappis, H., Noh, J. W., Zainullah, P., & Rozario, A. (2014). Job satisfaction and retention of health-care providers in Afghanistan and Malawi. Hum Resour Health, 12(11).
• Bhatnagar, A. (2014). DETERMINANTS OF MOTIVATION AND JOB SATISFACTION AMONG PRIMARY HEALTH WORKERS: CASE STUDIES FROM NIGERIA AND INDIA.
• Mbaruku, G. M., Larson, E., Kimweri, A., & Kruk, M. E. (2014). What elements of the work environment are most responsible for health worker dissatisfaction in rural primary care clinics in Tanzania?. Human resources for health, 12(1), 38.
• Fayyazi, M., & Aslani, F. (2015). The impact of work-life balance on employees' job satisfaction and turnover intention; the moderating role of continuance commitment.
• Agyapong, V. I., Osei, A., Farren, C. K., & McAuliffe, E. (2015). Factors influencing the career choice and retention of community mental health workers in Ghana. Human resources for health, 13(1), 56.
• Mohammed, Shikur, et al. "Validation of Health Extension Workers Job Motivation Scale in Gamo-Gofa Zone, Southern Ethiopia: A Cross-Sectional Study." International Scholarly Research Notices 2015 (2015).
• Li, L., Zhang, Z., Sun, Z., Zhou, H., Liu, X., Li, H., ... & Coyte, P. C. (2014). Relationships between actual and desired workplace characteristics and job satisfaction for community health workers in China: a cross-sectional study. BMC family practice, 15(1), 180.
• Bonenberger, M., Aikins, M., Akweongo, P., & Wyss, K. (2014). The effects of health worker motivation and job satisfaction on turnover intention in Ghana: a cross-sectional study. Hum Resour Health, 12(43), 10-1186.
4. Hubungan Stakeholder terhadap motivasi Petugas Kesehatan
Dalam Referensi di bawah ini menjelaskan bagaimana peran Stakeholder dalam meningkatkan motivasi Petugas Kesehatan.
• Nkomazana, O., Mash, R., Shaibu, S., & Phaladze, N. (2015). Stakeholders' Perceptions on Shortage of Healthcare Workers in Primary Healthcare in Botswana: Focus Group Discussions. PloS one, 10(8), e0135846.
5. Apa yang dilakukan oleh Manajemen pada tingkat Kabupaten terhadap peningkatan motivasi Tenaga Kesehatan
Dalam Referensi di bawah ini menceritakan bagaimana peran seorang MANAJER dalam memotivasi staff melalui supervisi serta pendekatan LEADERSHIP yang baik berpengaruh terhadap peningkatan Kinerja staf dengan keterbatasan RESOURCES.
• Bonenberger, M., Aikins, M., Akweongo, P., Bosch-Capblanch, X., & Wyss, K. (2015). What Do District Health Managers in Ghana Use Their Working Time for? A Case Study of Three Districts. PloS one, 10(6), e0130633.
• Moosa, S., Mash, B., Derese, A., & Peersman, W. (2014). The views of key leaders in South Africa on implementation of family medicine: critical role in the district health system. BMC family practice, 15(1), 125.
• World Health Organization. (1997). Strategies for the prevention of blindness in national programmes: a primary health care approach. World Health Organization.
• Rowe, A. K., de Savigny, D., Lanata, C. F., & Victora, C. G. (2005). How can we achieve and maintain high-quality performance of health workers in low-resource settings?. The Lancet, 366(9490), 1026-1035.
• Källander, K., Strachan, D., Soremekun, S., Hill, Z., Lingam, R., Tibenderana, J., ... & Kirkwood, B. (2015). Evaluating the effect of innovative motivation and supervision approaches on community health worker performance and retention in Uganda and Mozambique: study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 16(1), 157.
Cost and cost-effectiveness of PPM-DOTS for tuberculosis control: evidence from India
Establishing sustainable performance-based incentive schemes: views of rural health workers from qualitative research in three sub-Saharan African countries
Yã©, M. et al., 2014. Establishing sustainable performance-based incentive schemes: views of rural health workers from qualitative research in three sub-Saharan African countries. Rural & Remote Health, 14( 3), pp. 1–12.
Info UGM:
The International Conference on Science and Technology 2015, 11-13 November 2015
http://icst.ugm.ac.id/
Contracting out Program Maternal-Neonatal : Mungkinkah?
Pelayanan kesehatan matenal-neonatal, bisa dilakukan sendiri oleh pemberi pelayanan dari sektor publik/swasta, atau dikontrakkan kepada pihak ke-3 (NGO). Untuk meningkatkan akses, equity, efektifitas dan kualitas layanan kesehatan telah dijalankan sistem kontak pelayanan di berbagai negara, misalnya intervensi masalah HIV, tuberkulosis, imunisasi dan juga pelayanan terhadap kesehatan ibu (Hatcher, Shaikh, Fazli, Zaidi, & Riaz, 2014). Ada beberapa pertimbangan/justifikasi tentang siapakah yang tepat memberikan pelayanan kesehatan maternal-neonatal tersebut. Contracting out adalah elemen penting dari reformasi sektor kesehatan yang dijalankan di beberapa negara, karena dipandang dengan managemen dan regulasi yang tepat dalam hal inovasi pembiayaan/anggaran, untuk meningkatkan performance dan akuntabilitas.
Ada beberapa keuntungan dan hambatan sistem Contracting out sebuah pelayanan kesehatan untuk program spesifik. Berdasarkan penelitian di dua fasilitas pedesaan yang dikontrakkan pemerintah bahwa cost/biaya unit pelayanan kesehatan maternal dan neonatal lebih tinggi, terutama karena underutilization. Analisis biaya penyedia menggunakan pedoman pengobatan standar (STG), layanan berbasis kerangka biaya harus diterapkan di sejumlah fasilitas kesehatan untuk menghitung biaya jasa dan pengembangan berdasarkan bukti insentif sumber daya dan kontrak berbasis panduan kinerja (Sameen, Tayyeb, Masud, & Belgacem, 2006).
Alokasi sumber daya merupakan tantangan terbesar dari sistem kesehatan yang lemah. Anggaran pemerintah sebagian besar dianggarkan tanpa perhitungan biaya jasa untuk pemberi layanan kesehatan (Hatcher et al. , 2014).
Keputusan sebuah pelayanan kesehatan menggunakan sistem kontrak atau tidak, ada beberapa cara pandang, antara lain:
· Penalaran rasional
· Realisme pragmatis
· Mempromosikan keanekaragaman penyedia layanan
· Bermanfaat/baik untuk kotamadya
· Bermanfaat/baik untuk orang-orang lokal (Tynkkynen, Lehto, & Miettinen, 2012) .
Pada review–study oleh (xingzhu Liu, et all, 2007), efektivitas Contracting out pada pelayanan primer di 9 negara berkembang, memang terbukti bahwa sistem tersebut memperbaiki aksees, sedangkan efek pada dimensi kinerja lain seperti ekuitas, kualitas dan efisiensi sering tidak diketahui. Selain itu, sedikit yang diketahui dari efek sistem kontrak, yang bisa positif atau negatif. Meskipun hasil penelitian meninggalkan pertanyaan tentang bagaimana kontrak-out dapat digunakan sebagai alat kebijakan untuk meningkatkan kinerja sistem kesehatan secara keseluruhan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Contracting out bisa diimplementasikan dan model intervensi yang cenderung sangat mempengaruhi peluang untuk berhasil.
Melihat berbagai berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka dianggap perlu improvisasi Contracting out pada program ante natal care, terutama untuk wilayah yang cakupannya luas, sulit dijangkau dan sumber daya terbatas, tetapi mempunyai anggaran yang cukup. Pada perencanaan awal sudah diperhitungkan cost untuk jasa pemberi pelayanan. Untuk meningkatkan efektifitas biaya, menggunakan pedoman pengobatan standart . Refferensi : Hatcher, P., Shaikh, S., Fazli, H., Zaidi, S., & Riaz, A. (2014). Provider cost analysis supports results-based Contracting out of maternal and newborn health services : an evidence-based policy perspective. BMC Health Services Research, 14(459), 1–8. http://doi.org/10.1186/1472-6963-14-459
Liu, X. , Hotchkiss, D. R. & Bose, S. , 2007. The effectiveness of contracting-out primary health care services in developing countries: a review of the evidence. Health Policy and Planning, 23(1), pp. 1–13. Available at: http://www. heapol. oxfordjournals. org/cgi/doi/10. 1093/heapol/czm042.
Loevinsohn, B. & Harding, A. , 2005. Buying results? Contracting for health service delivery in developing countries. Lancet, 366(9486), pp. 676–68033027(06), pp. 867–876.
Siddiqi, S. , Masud, I. & Sabri, B. , 2006. Contracting but not without caution : experience with outsourcing of health services in countries of the Eastern Mediterranean Region. ,
Tynkkynen, L. -K. , Lehto, J. , & Miettinen, S. (2012). Framing the decision to contract out elderly care and primary health care services – perspectives of local level politicians and civil servants in Finland. BMC Health Services Research, 12(1), 1–12. http://doi. org/10. 1186/1472-6963-12-201
Susilaningsih
Contracting out Program Maternal-Neonatal : Mungkinkah?
Pelayanan kesehatan matenal-neonatal, bisa dilakukan sendiri oleh pemberi pelayanan dari sektor publik/swasta, atau dikontrakkan kepada pihak ke-3 (NGO). Untuk meningkatkan akses, equity, efektifitas dan kualitas layanan kesehatan telah dijalankan sistem kontak pelayanan di berbagai negara, misalnya intervensi masalah HIV, tuberkulosis, imunisasi dan juga pelayanan terhadap kesehatan ibu (Hatcher, Shaikh, Fazli, Zaidi, & Riaz, 2014). Ada beberapa pertimbangan/justifikasi tentang siapakah yang tepat memberikan pelayanan kesehatan maternal-neonatal tersebut. Contracting out adalah elemen penting dari reformasi sektor kesehatan yang dijalankan di beberapa negara, karena dipandang dengan managemen dan regulasi yang tepat dalam hal inovasi pembiayaan/anggaran, untuk meningkatkan performance dan akuntabilitas.
Ada beberapa keuntungan dan hambatan sistem Contracting out sebuah pelayanan kesehatan untuk program spesifik. Berdasarkan penelitian di dua fasilitas pedesaan yang dikontrakkan pemerintah bahwa cost/biaya unit pelayanan kesehatan maternal dan neonatal lebih tinggi, terutama karena underutilization. Analisis biaya penyedia menggunakan pedoman pengobatan standar (STG), layanan berbasis kerangka biaya harus diterapkan di sejumlah fasilitas kesehatan untuk menghitung biaya jasa dan pengembangan berdasarkan bukti insentif sumber daya dan kontrak berbasis panduan kinerja (Sameen, Tayyeb, Masud, & Belgacem, 2006).
Alokasi sumber daya merupakan tantangan terbesar dari sistem kesehatan yang lemah. Anggaran pemerintah sebagian besar dianggarkan tanpa perhitungan biaya jasa untuk pemberi layanan kesehatan (Hatcher et al. , 2014).
Keputusan sebuah pelayanan kesehatan menggunakan sistem kontrak atau tidak, ada beberapa cara pandang, antara lain:
· Penalaran rasional
· Realisme pragmatis
· Mempromosikan keanekaragaman penyedia layanan
· Bermanfaat/baik untuk kotamadya
· Bermanfaat/baik untuk orang-orang lokal (Tynkkynen, Lehto, & Miettinen, 2012) .
Pada review–study oleh (xingzhu Liu, et all, 2007), efektivitas Contracting out pada pelayanan primer di 9 negara berkembang, memang terbukti bahwa sistem tersebut memperbaiki aksees, sedangkan efek pada dimensi kinerja lain seperti ekuitas, kualitas dan efisiensi sering tidak diketahui. Selain itu, sedikit yang diketahui dari efek sistem kontrak, yang bisa positif atau negatif. Meskipun hasil penelitian meninggalkan pertanyaan tentang bagaimana kontrak-out dapat digunakan sebagai alat kebijakan untuk meningkatkan kinerja sistem kesehatan secara keseluruhan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Contracting out bisa diimplementasikan dan model intervensi yang cenderung sangat mempengaruhi peluang untuk berhasil.
Melihat berbagai berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka dianggap perlu improvisasi Contracting out pada program ante natal care, terutama untuk wilayah yang cakupannya luas, sulit dijangkau dan sumber daya terbatas, tetapi mempunyai anggaran yang cukup. Pada perencanaan awal sudah diperhitungkan cost untuk jasa pemberi pelayanan. Untuk meningkatkan efektifitas biaya, menggunakan pedoman pengobatan standart . Refferensi : 1. Loevinsohn, B. & Harding, A. , 2005. Buying results? Contracting for health service delivery in developing countries. Lancet, 366(9486), pp. 676–68033027(06), pp. 867–876.
2. Siddiqi, S. , Masud, I. & Sabri, B. , 2006. Contracting but not without caution : experience with outsourcing of health services in countries of the Eastern Mediterranean Region. ,
3. Liu, X. , Hotchkiss, D. R. & Bose, S. , 2007. The effectiveness of contracting-out primary health care services in developing countries: a review of the evidence. Health Policy and Planning, 23(1), pp. 1–13. Available at: http://www. heapol. oxfordjournals. org/cgi/doi/10. 1093/heapol/czm042.
4. Tynkkynen, L. -K. , Lehto, J. , & Miettinen, S. (2012). Framing the decision to contract out elderly care and primary health care services – perspectives of local level politicians and civil servants in Finland. BMC Health Services Research, 12(1), 1–12. http://doi. org/10. 1186/1472-6963-12-201
5. Hatcher, P., Shaikh, S., Fazli, H., Zaidi, S., & Riaz, A. (2014). Provider cost analysis supports results-based Contracting out of maternal and newborn health services : an evidence-based policy perspective. BMC Health Services Research, 14(459), 1–8. http://doi.org/10.1186/1472-6963-14-459Commission Accreditation Assessment dan Customer Assessment Bagi Puskesmas di Era JKN
Commission Accreditation Assessment dan Customer Assessment Bagi Puskesmas di Era JKN
Iin Khusani Mariah
Pembangunan Kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Tujuan penyelenggaran pembangunan Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
Salah satu sasaran pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2015-2019 adalah meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar. Puskesmas merupakan salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan landasan hukum penyelenggaraan Puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.
Jaminan Kesehatan Nasional telah resmi dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014. Fasililitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) termasuk puskesmas harus bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama meliputi puskesmas, praktek dokter, dokter gigi, klinik pratama atau yang setara, dan rumah sakit kelas D atau yang setara. Berbeda dengan FKTP swasta puskemas memiliki fungsi ganda yaitu menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Peran ganda tersebut yang menempatkan puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan, oleh karena itu keberlangsungan hidup puskesmas sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan di tengah persaingan pelayanan kesehatan dasar yang semakin tajam.
Dana kapitasi yang menguntungkan FKTP juga menarik minat dokter praktek swasta dan klinik pratama untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Hal ini menimbulkan persaingan antar FKTP dalam menarik pelanggan.
Saat ini banyak puskesmas yang menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam pengelolaan keuangan. Sumber pendapatan puskesmas terdiri dari kapitasi dari BPJS kesehatan dan retribusi. Pendapatan tersebut secara langsung digunakan sebagai operasional puskesmas. Apabila dana kapitasi dan retribusi rendah puskesmas tidak mampu membiayai biaya operasional berarti keberlangsungan hidup Puskesmas dalam ancaman.
Puskesmas sekarang ini masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena belum memberikan kontribusi maksimal dalam pelayanan kesehatan serta tingkat pelayanan puskesmas masih rendah (Anggraeny, 2013). Analisa data Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2004 terhadap pelayanan puskesmas menunjukkan bahwa penilaian pasien puskesmas rawat jalan dalam hal waktu menunggu, keramahan petugas, kejelasan informasi, keikutsertaan mengambil keputusan pengobatan, kepercayaan terhadap petugas, kebebasan memilih tempat berobat, dan kebersihan ruangan pengobatan dan toilet termasuk kategori cukup memuaskan (Supardi dkk, 2004). Hasil penelitian (Mudhiarta, 2003) tentang Kualitas pelayanan Kesehatan Puskesmas di Jawa Tengah menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan puskesmas masih rendah, yang ditunjukkan dengan kurang baiknya hubungan dokter/petugas dengan pasien, belum terciptanya rasa nyaman dan aman dalam pemberian pelayanan, pengetahuan dan kompetensi petugas pelayanan kesehatan belum memadai, dan belum terpenuhinya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan. Kondisi kualitas pelayanan puskesmas berdasarkan penelitian di atas masih dipandang kurang baik sehingga dapat membahayakan keberlangsungan hidup puskesmas.
Kementrian kesehatan berusaha meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Puskesmas melalui pengembangan dan akreditasi puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 39 ayat (1) mewajibkan puskesmas untuk diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali. Akreditasi juga merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 Tentang pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 6 ayat (2).
Akreditasi puskesmas adalah suatu pengakuan oleh lembaga eksternal yaitu komisioner akreditasi puskesmas terhadap kesesuaian pada standart akreditasi yang telah ditetapkan. Akreditasi puskesmas merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan puskesmas yang dilakukan oleh lembaga independen yang diberi Kewenangan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
Kebijakan akreditasi pukesmas oleh Kementrian Kesehatan bertujuan untuk (1) memberikan keunggulan kompetitif (2) memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasyankes (3) menjamin diselenggarakannya pelayanan kesehatan primer kepada pasien dan masyarakat (4) Meningkatkan pendidikan kepada staf fasilitas pelayanan kesehatan primer untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat (5) Meningkatkan pengelolaan resiko baik di puskesmas (6) membangun danmeningkatkan kerja tim antar staf puskesmas (7) meningkatkan reabilitas dalam pelayanan, ketertiban dalam pendokumentasian dan konsistensi dalam bekerja dan (8) meningkatkan keamanan dan berkerja (dr. HR Dedi Kuswenda, 2014). Kementrian Kesehatan Mentargetkan untuk bisa mengakreditasi 5.600 puskesmas hingga akhir tahun 2019.
External Asssesment seperti Akreditasi merupakan kebijakan tepat dari pemerintah untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan berkualitas sesuai standart untuk menjamin patient and provider safety (Durand, 2010) (Shaw et al., 2013) (Braithwaite et al., 2012). Puskesmas harus berbenah dan mengikuti penilaian akreditasi puskesmas untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan sesuai standart bukan hanya memenuhi persyaratan kredensial BPJS Kesehatan. Akreditai mampu berpengaruh positif terhadap clinical leadership, sistem keamanan pasien dan clinical review, namun tidak berpengaruh positif terhadap clinical practice (Shaw et al., 2014). Penelitian di Jerman pada 73 rumah sakit dengan sampel 36.777 pasien menunjukkan bahwa akreditasi tidak berhubungan dengan kualitas pelayanan yang lebih baik dari sisi pasien. Akreditasi rumah sakit mungkin merupakan langkah menuju Total Quality Management, tetapi mungkin tidak menjadi faktor kunci untuk kualitas pelayanan menurut pasien (Sack, C Scherag, A Lutkes, P Gunther W, Jockel K-H and Holtmann, 2011).
Dewasa ini tantangan terhadap kualitas pelayanan kesehatan semakin besar, kepuasan terhadap layanan kesehatan sangat penting agar konsumen tetap mau membeli layanan kesehatan untuk memenuhi biaya operasional disisi lain pelayanan yang profesional sangat penting untuk keselamatan provider dan pasien. Harapan pasien tentang sistem pelayanan kesehatan mungkin berbeda dengan provider kesehatan, yang mungkin menyebabkan evaluasi kualitas yang berbeda ((McGlynn, 1997). Puskesmas harus memahami penduduk di wilayah kerjanya sebagai customer utama dan melakukan analisa pasar dengan memahami karakteristik pasien berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, keikutsertaan dalam asuransi kesehatan, kemudahan akses transportasi ke puskesmas. Kepuasan pasien dipengaruhi karakteristik pasien (Aldana, Piechulek, & Al-sabir, 2001) (Anbori, Ghani, Yadav, & Daher, 2010) (Lorin, 2013) (Margolis, Al-marzouqi, Revel, & Reed, 2003)(Rahmqvist, 2001) (Rahmqvist & Bara, 2010) (Shea et al., 2007) (Sung, Suh, Lee, Ahn, & Choi, 2010) (Yan, Wan, & Li, 2011) (Tokunaga, Imanaka, & Nobutomo, 2000).
Kunjungan pasien di puskesmas selain meningkatkan pendapatan puskesmas untuk biaya operasional dan jasa pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan juga mempermudah deteksi dini penyebaran penyakit di masyarakat. Puskesmas harus mampu mempertahankan dan meningkatkan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang memuaskan. Kepuasan pasien merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan kesehatan (Schoenfelder, 2012). Kepuasan pelanggan akan menciptakan Pelanggan yang loyal dan merupakan mitra bagi penyelenggara pelayanan kesehatan (Koentjoro, 2007). Peningkatan kualitas pelayanan melalui akreditasi (Exsternal Asssessment) dan terus mengembangkan TQM untuk meningkatkan kepuasan pasien (Customer Assesment) merupakan kebutuhan pokok puskesmas dalam mengadapi persaingan antar FKTP pada era JKN.
Referensi
Aldana, J. M., Piechulek, H., & Al-sabir, A. (2001). Client satisfaction and quality of health care in rural Bangladesh. Bulletin of the World Health Organization, 79(July 1998), 512–517.
Anbori, A. L. I., Ghani, S. N., Yadav, H., & Daher, A. M. (2010). Patient satisfaction and loyalty to the private hospitals in Sana ' a , Yemen. International Journal for Quality in Health Care, 22, 310–315. Retrieved from http://intqh.oxfordjournals.org
Anggraeny, C. (2013). Inovasi Pelayanan Kesehatan Dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Puskesmas jagir Kota Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 1:9.
Braithwaite, J., Shaw, C. D., Moldovan, M. A. X., Greenfield, D., Hinchcliff, R., Mumford, V., … Whittaker, S. (2012). Comparison of health service accreditation programs in low- and middle-income countries with those in higher income countries : a cross-sectional study. International Journal for Quality in Health Care, 24(6), 568–577. Retrieved from http://intqhc.oxfordjournal.org
dr. HR Dedi Kuswenda, M. K. (2014). Akreditasi Puskesmas. Jakarta: Ditjen Bina Upaya Kesehatan.
Durand, A. M. (2010). Quality improvement and the hierarchy of needs in low resource settings : perspective of a district health officer. International Journal for Quality in Health Care, 22(1), 70–72. Retrieved from http://intqh.oxfordjournals.org
Koentjoro, Tjahjono. 2007. Regulasi Kesehatan Di Indonesia. Yogyakarta : C.V. Andi Offset.
Lorin, V. (2013). The Assessment of Perceived Service Quality of Public Health Care Services in Romania Using the SERVQUAL Scale. Elsevier B.V., 6(13), 573–585. doi:10.1016/S2212-5671(13)00175-5
Margolis, S. A., Al-marzouqi, S., Revel, T., & Reed, R. L. (2003). Patient satisfaction with primary health care services in the United Arab Emirates. International Journal for Quality in Health Care, 15(3), 241–249.
McGlynn, E. A. (1997). Six Challenges In Measuring The Quality Of Health Care. Health Affairs, 3(3), 7–21. doi:10.1377/hlthaff.16.3.7
Mudhiarta, U. warsito U. dan R. (2003). Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas (Studi Kasus Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Blado Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah). Sosiohumanica, 16 A(2), 423–433.
Rahmqvist, M. (2001). Patient satisfaction in relation to age , health status and other background factors : a model for comparisons of care units. International Society for Quality in Health Care and Oxford University Press, 13(5), 385–390.
Rahmqvist, M., & Bara, A. (2010). Patient characteristics and quality dimensions related to patient satisfaction. International Journal for Quality in Health Care, 22(2), 86–92. Retrieved from http://intqhc.oxfordjournals.org
Sack, C Scherag, A Lutkes, P Gunther W, Jockel K-H and Holtmann, G. (2011). Is there an association between hospital accreditation and patient satisfaction with hospital care ? A survey of 37 000 patients treated by 73 hospitals. International Journal for Quality in Health Care, 23(3), 278–283.
Schoenfelder, T. (2012). Primary Health Care : Open Access Patient Satisfaction : A Valid Indicator for the Quality of Primary Care ? Primary Health Care, 2(4), 4–5. doi:10.4172/2167-1079.1000e106
Shaw, C. D., Braithwaite, J., Moldovan, M. A. X., Nicklin, W., Grgic, I., Fortune, T., & Whittaker, S. (2013). Profiling health-care accreditation organizations : an international survey. International Journal for Quality in Health Care, 25(3), 222–231. Retrieved from http://intqh.oxfordjournals.org
Shaw, C. D., Groene, O., Botje, D., Sunol, R., Kutryba, B., Klazinga, N., … Arah, O. A. (2014). The effect of certification and accreditation on quality management in 4 clinical services in 73 European hospitals. International Journal for Quality in Health Care, 26(March), 100–107. Retrieved from http://intqhc.oxfordjournals.org
Shea, J. A., Guerra, C. E., Ravenell, K. L., Mcdonald, V. J., Henry, C. A. N., & Asch, D. A. (2007). Health literacy weakly but consistently predicts primary care patient dissatisfaction. International Journal for Quality in Health Care, 19(1), 45–49. Retrieved from http://intqhc.oxfordjournals.org
Sung, N. A. K. J. I. N., Suh, S., Lee, D. W., Ahn, H., & Choi, Y. (2010). Patient ' s assessment of primary care of medical institutions in South Korea by structural type. International Journal for Quality in Health Care, 22(6), 493–499.
Supardi, Sudibyo dkk. 2004. Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepuasan Pasien Rawat Jalan Dan Rawat Inap Puskesmas (Analisa Data SKRT 2004). Jakarta : Puslitbang Sistem Dan Kebijakan Kesehatan
Tokunaga, J., Imanaka, Y., & Nobutomo, K. (2000). Effects of patient demands on satisfaction with Japanese hospital care. International Journal for Quality in Health Care, 12(5), 395–401.
Yan, Z., Wan, D. A. I., & Li, L. I. (2011). Patient satisfaction in two Chinese provinces : rural and urban differences. International Journal for Quality in Health Care, 23(4), 384–389. Retrieved from http://intqhc.oxfordjornal.org
Subscribe to:
Comments (Atom)