Implementasi Micro Planning, Lokakarya Mini, dan Local Area Monitoring di Puskesmas

RUSITA NURWIDI ASTUTI

Kebijakan Dan Manajemen Pelayanan Kesehatan

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Pembagunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagia setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, keberhasilan pembanunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Puskesma adalah penanggungjawab penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan jenjang pertama.

Penyelengaraan berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang sesuai dengan azas penyelenggaraan puskesmas perlu ditunjang oleh manajemen puskesmas yang baik. Manajemen puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematik untuk menghasilkan luaran puskesmasyang efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan oleh puskesmas membentuk fungsi-fungsi manajemen, dimana ada tiga fungsi manajemen puskesmas yang dikenal yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan pengendalian serta Pngawasan dan Pertanggungjawaban. Semua fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan secara terkait dan berkesinambungan.

Untuk dapat melaksanakan usaha pokok puskesmas secara efisien, efektif, produktif, dan berkualitas, pimpinan puskesmas harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Penerapan manajemen kesehatan di puskesmas terdiri dari :

1.      Micro Planning (MP)

Merupakan perencanaan tingkat puskesmas. Pengembangan program puskesmas selama 5 tahun disusun dalam MP.

2.      Lokakarya Mini Puskesmas (LKMP)

Merupakan bentuk penjabaran MP kedalam paket-paket kegiatan program yang dilaksanakan oleh staf, baik secara individu maupun berkelompok. LKMP dilaksanakan setiap tahun.

3.      Local Area Monitoring (LAM) atau PIAS-PWS (Pemantauan Ibu dan Anak Setempat-Pemantauan Wilayah Setempat)

Merupakan sistem pencatatan dan pelaporan untuk pemantauan penyakit pada ibu dan anak atau untuk penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi. LAM merupakan penjabaran fungsi pengawasan dan pengendalian program. LAM yang dijabarkan khusus untuk memantau kegiatan program KIA disebut dengan PIAS. Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP) adalah kompilasi pencatatan program yang dilakukan secara terpadu setiap bulan.

            Stratifikasi puskesmas merupakan kegiatan evaluasi program yang dilakukan setiap tahun untuk mengetahui pelaksanaan manajemen program puskesmas secara menyeluruh. Penilaian dilakukan oleh tim dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Data SP2TP dimanfaatkan oleh puskesmas untuk penilaian stratifikasi (Muninjaya, 2004).

Supervisi rutin oleh pimpinan puskesmas dan rapat-rapat rutin untuk koordinasi dan memantau kegiatan program. Supervisi oleh pimpinan, monitoring, dan evaluasi merupakan penjabaran fungsi manajemen (pengawasan dan pengendalian) di puskesmas (Tabel 1) (Muninjaya, 2004).

Planning	Mikro planning, perencanaan tingkat puskesmas
Organizing	Struktur organisasi, pembagian tugas, pembagian wilayah kerja, pengembangan program puskesmas
Actuating	Lokakarya mini puskesmas, kepemimpinan, motivasi kerja, koordinasi, komunikasi melalui rapat rutin bulanan untuk membahas aktivitas harian dan kegiatan program
Controlling	PIAS, LAM, PWS KIA, supervise, monitoring, evaluasi, audit internal keuangan di puskesmas

Tabel Penerapan Fungsi Manajemen di Puskesmas

Sumber: Muninjaya, 2004

Pelayanan kesehatan, baik di Rumah Sakit maupun di Puskesmas, akan diapresiasi oleh masyarakat luas selaku pengguna layanan jika pelayanan kedua institusi pelayanan kesehatan tersebut bermutu. Pelayanan kesehatan yang bermutu pasti menggunakan pendekatan manajemen sehingga pengelolaannya menjadi efektif, efisien, dan produktif. Untuk bisa menyediakan pelayanan kesehatan seperti itu, pimpinan dan staf dari kedua institusi pelayanan tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen (Muninjaya, 2012).

 Referensi :

Dinas Kesehatan DIY. 2013. Materi Peningkatan Kapasitas Tehnis Manajemen Puskesmas Bagi Tim Puskemas: Kurikulum dan Modul Manajemen Pukesms Terintegrasi HIV-AIDS. Yogyakarta

Departemen Kesehatan RI. 2000. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. Jakarta.

Muninjaya, A. 2004. Manajemen Kesehatan Edisi 2. Jakarta : EGC.