Jadi apa yang bisa dilakukan oleh manajer untuk membuat potensi negatif dari dual practice berkurang? Bagaimana strategi dari manajer dalam menjaga kepentingan layanan pemerintah tidak tergerus oleh potensi pengurangan perhatian bagi penduduk miskin di lembaga pemerintah?
Referensi
Rokx Hipgrave by (
Febria
KMPK 2014
Praktik ganda secara umum tidak terjadi pada profesi dokter saja, Guru, akademisi, staff keamanan public dan penyedia pelayanan publik lainnya. Namun sektor kesehatan dipandang lebih menarik karena menyangkut isu penting universal. Praktek ganda dokter apabila diatur dengan tepat dapat meningkatkan akses kesehatan, kepuasan pasien dan kepuasan dokter, namun sebaliknya lemahnya aturan mengenai praktek ganda dokter akan mempengaruhi akses layanan kesehatan masyarakat, kualitas, efisiensi dan ekuitas. Pertumbuhan sektor swasta dan regulasi yang lemah di Asia Selatan dan Timur meningkakan resiko bahwa praktisi ganda akan mengabaikan rakyat miskin (Hipgrave & Hort, 2014).
Data praktek ganda
Australia : pada tahun 2003, 79% dari 87% dokter spesialis di RS Umum juga memiliki praktek pribadi (Dent, O, 2004)
Bangladesh : pada tahun 2002, 80% dari dokter pemerintah terlibat dalam praktek swasta (Gruen R,2002)
Cina : Secara hukum dual practicce telah dibatasi dan disetujui oleh para dokter (Yang, J,2006)
Indonesia : 70 % dokter puskesmas dan 93% bidan diizikan melakukan praktek swasta (Rokx, C, 2010)
Praktek ganda terjadi bisa disebabkan oleh beberapa hal: (1) dikarenakan adanya kesenjangan antara pendapatan publik dan swasta (2) SDM yang tersedia tidak mencukupi untuk mengatasi antrian panjang(Eggleston & Bir, 2006). Dampak negatif dari Dual practice pada akses kualitas pelayanan dan ekuitas, kualitas dan efisiensi. (1) Absensi dan kelalaian selama jam kerja(2) Pasien di paksa ke sektor swasta oleh DP karena lebih praktek swasta (3) Penurunan akses layanan didaerah perdesaan, karena pengobatan di sektor publik lebih banyak digunakan oleh pasien miskin sementara yang lebih makmur mencari perawatan di fasilitas swasta.
Di Bangladesh, toleransi DP dirasakan untuk memperluas ketersediaan pelayanan kesehatan, termasuk didaerah perdesaan dimana sulit untuk menarik dokter untuk bekerja di sektor publik, dan pekerja juga diaktifkan untuk meminimalkan biaya kesehatan dan kerugiaan ekonomi. Sebuah studi di Kamboja menemukan bahwa DP meningkatkan reputasi profesional, keamanan kerja, kesempatan pelatihan dan perkembangan karir tenaga kesehatan masyarakat. Di Indonesia DP cukup dipandang positif, karena dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan ditingkat masyarakat, pendapat ini diutarakan oleh Dual Practice ditambah dengan penghapusan hambatan keuangan, dual practice telah meningkatkan kedua layanan di fasilitas umum, Puskesmas dan Pustu, dan layanan yang diberikan secara pribadi oleh dokter, bidan dan perawat.
Dent, O. (2004). Clinical workforce in internal medicine and paediatrics
Gruen, R., Anwar, R., Begum, T., Killingsworth, J. R., & Normand, C. (2002). Dual job holding practitioners in Bangladesh: an exploration. Social science & medicine, 54(
Yang, J. (2006). The privatisation (
Eggleston, K., & Bir, A. (2006). Physician dual practice. Health Policy, 78(
Info UGM:
The International Conference on Science and Technology 2015, 11-13 November 2015
http://icst.ugm.ac.id/
3 comments:
Dokter praktek memang diperbolehkan,bahkan menurut peraturan dokter memiliki 3 SIP. Jadi di sektor apa letak lemahnya aturan dokter praktek ganda yang dapat mempengaruhi akses layanan kesehatan masyarakat, kualitas, efisiensi dan ekuitas?? Terima kasih sebelumnya mba febi...
Dokter praktek memang diperbolehkan,bahkan menurut peraturan dokter memiliki 3 SIP. Jadi di sektor apa letak lemahnya aturan dokter praktek ganda yang dapat mempengaruhi akses layanan kesehatan masyarakat, kualitas, efisiensi dan ekuitas?? Terima kasih sebelumnya mba febi...
Dual practice menjadi masalah jika praktik swasta menyedot pasien dari pemerintah. Praktik itu membuat penduduk miskin mendapat prioritas rendah di puskesmas. Padahal puskesmas atau rumah sakit pemerintah terutama melayani penduduk miskin.
Jadi kepala puskesmas atau rumah sakit harus bisa mengelola organisasinya agar prioritas layanan di pemerintah tidak berkurang.
Manajer rumah sakit pemerintah dan puskesmas sekarang kurang memperhatikan layanan bagi yang datang di lembaga itu. Saya menganggap ada pembiaran dokter-dotker bekerja di tiga tempat tetapi berpotensi melemahkan layanan di organisasi pemerintah.
Jadi dari sisi dokter, dual praktice adalah wajar karena boleh 3 tempat praktik. Tetapi dual practice dapat bermasalah dilihat dari sisi fasilitas layanan pemerintah..
Post a Comment