Kontrak Internal pelayanan kesehatan oleh pemerintah di Kamboja
Di Kamboja, kontrak internal meliputi tiga tingkatan sistem kesehatan publik:
tingkat kedua dikelola oleh Departemen Kesehatan Daerah (Provincial Health Department (PHD), termasuk rumah sakit provinsi; dan
tingkat ketiga adalah Pelaksana Kesehatan Kabupaten/ health Operational District (OD), yang mencakup rumah sakit dan puskesmas rujukan.
Rencana Strategis Kemenkes Kamboja 2008-2015 menggunakan Special Operating Agencies (SOA) sebagai desain institusional dan kontrak sebagai strategi untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, pemerataan dan kualitas administrasi pelayanan kesehatan pemerintah (Depkes, 2008; RGC, 2008, 2009). SOA berstatus semi-otonom pada pertengahan 2009. Paket dana tambahan, yang disebut Jasa Pengiriman Grant (SDG), disediakan untuk insentif staf dan kegiatan lainnya, yang didanai melalui HSSP. Pada akhir tahun 2010, 22 BPO telah menjadi SOA bawah kontrak relasional antara berbagai tingkat Kemenkes. PHD dikontrak oleh Kemenkes pusat melalui Performance Agreement di mana PHD sebagai komisaris ; SOA distrik diwakili oleh direktur mereka dikontrak oleh PHD melalui Perjanjian Services Delivery; dalam setiap SOA , fasilitas kesehatan ( rumah sakit rujukan dan kesehatan pusat ) dikontrak oleh SOA dengan masing-masing pihak diwakili oleh kepala lembaga; di tingkat fasilitas , kontrak kinerja yang dibuat antara kepala fasilitas dan setiap anggota staf(Khim & Annear 2013, p.143).
Ketentuan kunci dalam kontrak antara PHD dan SOA adalah : tanggung jawab pihak kontraktor, layanan ketentuan, kebutuhan sumber daya, pencapaian kinerja dan sanksi, pembiayaan dan representasi hukum. Komitmen-komitmen yang paling penting dari PHD adalah untuk menyediakan sumber daya keuangan, obat-obatan dan perlengkapan medis untuk SOA secara tepat waktu dan transparan serta mendukung SOA dalam menegakkan sistem manajemen kinerja, termasuk reshuffle non - performing staf . SOA diwajibkan untuk mematuhi tiga aturan emas : tidak ada di bawah tabel pembayaran , tidak ada pencurian klien atau melakukan jasa swasta di fasilitas umum, dan tidak ada pencurian obat-obatan dan perlengkapan medis dari fasilitas umum. Insentif dibayar penuh saat target tercapai dan akan berkurang jika tingkat pencapaian turun. Kepala fasilitas bertanggung jawab untuk mencapai hasil dikontrak, kegagalan yang terus-menerus dapat menyebabkan pembekuan dari paket insentif(Khim & Annear 2013, p.143).
Khim, K. & Annear, P.L., 2013. Strengthening district health service management and delivery through internal contracting: Lessons from pilot projects in Cambodia. Social Science and Medicine, 96, pp. 241–249.
No comments:
Post a Comment